Sertifikat Badan Usaha atau SBU, Apakah Harus?


Sertifikat Badan Usaha atau SBU tidak berlaku berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003, namun dalam beberapa  tender yang diadakan oleh Instansi Pemerintah Masih mewajibkannya. Bagaimana pendapat anda?Sejumlah pengusaha di berbagai daerah, mengaku pengurusan sertifikat badan usaha (SBU) guna memenuhi syarat administrasi proyek pengadaan barang sangat membebani perusahaan mereka. Ternyata SBU pun menjadi sangat rancu dan tidak jelas tujuan dari sertifikasi tersebut.

Padahal dalam Keppres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa konstruksi, sertifikat itu tidak berlaku lagi. “Anehnya ketika ikut lelang, panitia tender meminta SBU, kalau tidak, jangan harap bisa ikut lelang proyek,” ucap seorang pengusaha.

7 responses to “Sertifikat Badan Usaha atau SBU, Apakah Harus?

  1. Inilah negara kita yang tercinta.

    Selalu belajar dan mengajarkan kebodohan turun temurun

  2. UU kadang menjadi pisau untuk memudahkan KORUPSI, makanya semakin banyak aturan semakin banyak lobang birokrasi u dapat duiiiiiit. hehehehe

    salam

  3. halo bos-bos

    SBU hanya untuk jasa konstruksi kog, jangan ragu. itu sebabnya beberapa pekerjaan tida memakai syarat SBU.

    Anehnya Kepres 80/2003 kog tidak mengadopsi SBU ya?

  4. saya rasa masih berlaku kog baca:

    05 April 2007

    Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha sd Oktober 2007
    Menteri Pekerjaan Umum telah menerbitkan surat No. IK.01.06-Mn/126 pada tanggal 26 Maret 2007 yang disampaikan kepada Gubernur di seluruh Indonesia yang isinya memperpanjang masa berlakunya Sertifikat Badan Usaha ( SBU) di bidang jasa konstruksi sd 31 Oktober 2007.
    Masa berlaku SBU yang dimiliki oleh Badan Usaha , sebenarnya telah diberi kelonggaran untuk diperpanjang sampai 31 Maret melalui surat Menteri Pekerjaan Umum tanggal 22 Desember 2006 No. IK.01.06-KK/02 yang ternyata hanya 1 % yang memperpanjang dari jumlah pemilik SBU tahun 2006 yang telah diterbitkan dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan maka Menteri Pekerjaan Umum selaku pembina jasa konstruksi memperpanjang SBU sampai dengan 31 Oktober 2007
    Penyedia jasa yang telah memiliki SBU 2007 tetap dapat menggunakannya dalam pengadaan jasa konstruksi demikian pula Penyedia jasa yang memiliki SBU tahun 2006 tetap dapat menggunakan sampai dengan 31 Oktober 2007. Pengadaan atau penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Oktober 2007 diwajibkan menggunakan SBU & IUJK yang diterbitkan tahun 2007. Proses permohonan penerbitan SBU tahun 2007 ditetapkan paling lambat diajukan 28 September 2007, sedangkan bagi penyedia jasa yang baru pertama kali mengajukan penerbitan SBU tidak dibatasi masa proses pengajuannya.
    Banyak alasan yang ditemui dalam masalah sertifikasi ini , yang umumnya adalah belum siapnya badan usaha menyediakan tenaga teknik yang bersertifikat dan juga data perusahaan yang dimiliki sangat minim seperti kontrak pengalaman kerjapun belum disiapkan
    Dengan pola yang diterapkan oleh LPJK ini maka sesungguhnya bagi para penyedia jasa banyak keuntungannya karena secara tidak langsung dipersiapkan untuk menyonsong era e-procurement yang akan dilakukan dalam masa mendatang, sehingga tidak lagi menjadi “gagap teknologi”.
    Namun demikian dengan dimundurkannya masa berlaku SBU , maka juga mempunyai dampak yakni bahwa penyedia jasa akan mengurus SBUnya belakangan nanti menjelang masa berlaku SBU habis . Ini kelihatannya menjadi kebiasan yang tidak baik di Indonesia, dan bisa dipahami karena ngurus SBU sekarang perlu uang yang tidak sedikit sedangkan zaman DRM/TDR waktu itu semuanya ditanggung pemerintah.(ppuk).

    Nara Sumber : Yadhie
    http://jasakonstruksi.net/NewsDetail.php?id=8

  5. Kejadian tragis pernah terjadi di aceh baca yang ini:
    http://www.wikimu.com/news/DisplayNews.aspx?id=8172

    Memang masih abu-abu ketentuan ini sehingga bertambh runyem bangsa ini. SBU tidak lebih dari perampokkan pengusaha secara halus.

    Hartono

  6. Bukan begitu pak, SBU itu kesempatan cari duit, itu kan ada di keppress no 18. Supaya tahu saja bahwa untuk mendapatkan selembar SBU, pengusaha harus mengeluarkan kocek jutaan rupiah. Misal SBU dikeluarkan Kadin untuk usaha menengah, berkisar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta setiap tahun lho. Hahaha…..Selain Kadin, banyak lagi asosiasi pengusaha yang mengeluarkan SBU. Uang itu untuk apa? Apakah benar untuk kesejahteraan anggotanya, tidak jelas karena belum pernah ada berita saya baca di media masa tentang pertanggung jawaban atas pemakaian uang tersbut dari pengurus.

  7. Sepintas ada kekacauan atas pelaksanaan syarat SBU dibeberapa instansi pemerintah. Ketika panitia ditanya mengenai kepastian hukum pemberlakuannya pun mereka tidak tahu. Hancur bagsa ini, usut demi usut ternyata syarat SBU merupakan konkalikong pengusaha yang berkolusi agar pesaingnya mengalami kesulitan besaing dalam tender tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s