Izin Usaha Tetap (IUT), Apa itu?


Izin Usaha Tetap (IUT) adalah izin yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPD) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) untuk perusahaan (badan usaha PT) yang didirikan dalam rangka PENANAMAN MODAL ASING (PMA) atau PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN). IUT diberikan sebagai Izin Operasional untuk melaksanakan kegiatan usaha komersial dibidang Perdagangan Barang/Jasa atau dibidang Industri sebagai pelaksanaan atas Surat Ijin Persetujuan Investasi PMA/PMDN yang sebelumnya diperoleh perusahaan penanaman modal.

PENGGOLONGAN IZIN USAHA PMA/PMDN ADALAH:

1. Perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan Umum, Barang/Jasa lainnya diberikan IZIN USAHA TETAP sebagai izin operasional.

2. Perusahaan yang bergerak dibidang Industri/Pabrikasi di luar pertambangan minyak, gas dan panas bumi, diberkan IZIN USAHA INDUSTRI sebagai izin operasional.

PROSEDUR PERMOHONAN

1. Pemohon IUT atau IUI bagi perusahaan yang Surat Persetujuan Penanaman Modalnya dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM, maka permohonan diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau BKPMD Propinsi sesuai dengan domisili perushaan.

2. Pemohon IUT atau IUI bagi perusahaan yang Surat Persetujuan Penanaman Modalnya dikeluarkan oleh Ketua BKPMD propinsi, maka permohonan diajukan kepada Ketua BKPMD propinsi sesuai dengan domisili perusahaan.

3. Pemohon IUT atau IUI bagi perusahaan yang Surat Persetujuan Penanaman Modalnya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perwakilan Indonesia di luar nageri, maka permohonan dapat diajukan kepada Meninves/Kepala BKPM atau BKPMD sesuai dengan domisili perusahaan.

4. Pemohon mengambil formulir IUT atau IUI, mengisi dan menandatangai permohonan pada Kantor BKPM atau BKPMD dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.

5. Petugas dari Kantor BKPM atau BKPMD atau Instansi terkait lainnya akan meneliti kelengkapan berkas serta melakukan pengecekan lapangan jika diperlukan, dan jika memenuhi syarat maka sertifikat IUT atau IUI akan dikeluarkan.

PERSYARATAN

· Copy Izin Persetujuan Investasi/Penanaman Modal dan Perubahannya

· Copy Akta pendiran dan perubahannya, Copy SK.Kehakiman & RI, asli diperlihatkan

· Copy Domisili perusahaan, NPWP dan TDP, asli diperlihatkan

· Copy Kontrak/Sewa T.Usaha dan Surat Keterangan dari pemilik gedung

· Copy KTP & NPWP Pengurus & Pemegang Saham (bagi WNI) atau Pasport bagi WNA

· Izin Undang-undang Gangguan dan atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

· Daftar peralatan kantor dan Peralatan Industri

· Lampiran Struktur Organisasi Perusahaan, AMDAL, UPL atau SPPL bagi yang tidak wajib AMDAL

MASA BERLAKU

IUT atau IUI untuk PMA berlaku selama 30 (tigapuluh) tahun. IUT atau IUI untuk PMDN berlaku selama perusahaan beroperasi/berprodukasi.

14 responses to “Izin Usaha Tetap (IUT), Apa itu?

  1. Kalau begitu jika kantor pusat ada di Jakarta tetapi lokasi proyek ada di Kalimantan Selatan dan Timur apakah di setiap propinsi (Bjrmasin, Blkpapan) perusahaan harus mempunyai IUT , sehingga di satu perusahaan akan ada lebih dari satu IUT (bisa 2 – 3 IUT dalam 1 perusahaan) ? waduh repot tenan…!!

  2. Wah terima kasih sekali yah, artikel ini sangat memberikan info kepada saya.

  3. Bagaimana untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri sekaligus perdagangan langsung, apakah perlu izin IUT & IUI dua2nya ?

  4. Bagaimana jika perusahaannya bergerak di bidang
    industri sekaligus juga perdagangan langsung.
    Apakah harus mempunyai surat izin IUT & IUI dua2nya ?

  5. Sampai sekarang IUT masih belum dicabut sekalipun tumpah tindih dengan Izin dari Departemen lainnya. Memang harus diperjuangkan masalah ini, sekalipun PMA sdh memiliki IUT di antor Pusat, setiap buka cabang wajib mengurus IUT setingkat Kabupaten. Sebenarnya Kalau sudah mendapat TDP dan SIUP seharusnya sudah cukup.

    Masalahnya urusan ini menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten, menurut hemat kami justru IUT sebenarnya ngga ada gunanya.

    Bagaimana menurut kawan2 semua?

  6. Dear Bapak/Ibu,

    apakah dengan adanya IUT bagi PT PMA, maka SIUP tidak diperlukan lagi? mohon berikan dasar hukumnya.

    lalu, bagaimana kalau PT PMA mendirikan kantor cabang, apakah kantor cabang harus punya IUT juga?atau tidak perlu? atau justru harus ada SIUP? mohon dijelaskan berserta dengan dasar hukum yang berlaku.
    Thanks!

  7. kira2 brp lama IUT di keluarkan setelah semua persyaratan sudah terpenuhi..??

  8. Mohon informasi berapa lama izin industri bisa dikeluarkan sejak kita memasukan berkas dokumen.

  9. Susan Heruanto

    Mo nanya jika perusahaan PKP2B apa wajib juga punya IUT?? bukannya izin dari ESDM sudah mencakup juga izin untuk melakukan penjualan batubara???

  10. Apabila suatu PT PMA sudah memiliki IUT apakah wajib memiliki SIUP juga? Berdasarkan penjelasan di atas, IUT adalah izin operasional, artinya sama dengan SIUP meskipun dikeluarkan oleh instansi yang berbeda. Bagaimana penjelasannya?
    Terima kasih.

  11. Pertanyaan saya jika sudah memiliki IUT bisa digunakan di semua wilayah? dan apa perbedaan antara IUT dan SITU?

  12. Memang harus ada sebab kedua surat tersebut dikeluarkan oleh dinas yang berbeda, anehnya negeri ini ada dua peraturan yang berbeda dan tumpah tindih pada hal tujuannya sama. Yah, terpaksa deh kita urus semua, kalau di wilayah DKI wajib juga si. Ngga tahu kalau di wilayah Pemkab lainnya.

    Sukses ya

  13. Kalo sudah ada IUT, apakah SIUPP masih diperlukan ? apa dasar hukum yang mengaturnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s